Sejarah Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia

Sejarah Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia

Terdapat 5 masa, yaitu masa VOC dan Penjajahan Belanda, Masa Perang Dunia II - Tahun 1950an, Masa 1950 - 1960, Masa 1970 - 2000 dan masa tahun 2000an. Untuk lebih jelasnya mengenai sejarah perkembangan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia sebagai berikut :

1. Masa VOC dan Penjajahan Belanda

• Secara teknis, perencanaan fisik di Indonesia sudah dimulai sejak masa VOC di abad 17 yaitu dengan telah adanya De Statuten Van 1642, yaitu ketentuan perencanaan jalan, jembatan, batas kapling, pertamanan, garis sempadan, tanggul-tanggul, air bersih dan sanitasi kota;
• Pada masa pemerintahan Hindia Belanda terjadi 2 hal yang dapat dikatakan sebagai dasar perencanaan kota, yaitu : munculnya Regeringsregelement 1854 (RR 1854), berisi sistem pemerintahan dengan penguasa tunggal di daerah residen; dan diundangkannya Staatblad 1882 Nomor 40 yang memberikan wewenang kepada residen untuk mengadakan pengaturan lingkungan dan mendirikan bangunan di wilayah (gewent) kewenangannya.
• Sejak tahun 1905 yaitu sejak diundangkannya Decentralisatie Besluit Indische Staatblad 1905/137, maka perencanaan kota lebih eksplisit sehubungan dengan pemberian kewenangan otonomi bagi stadsgemeente (kota praja) untuk menyusun perencanaan kotanya;
• Usaha tersebut diikuti dengan munculnya kewenangan bagi kabupaten (province regentschap) untuk mengatur penataan ruang;
• Beberapa Peristiwa yang cukup berpengaruh pada masa tersebut yaitu Revolusi industri, politik kulturstelsel pada masa Van den Bosch, Politik Etis dan terbitnya perangkat institusi dan konstitusi.

2. Masa Perang Dunia (PD) II - Tahun 1950an

• Pada tahun 1948 diterbitkan peraturan perencanaan pembangunan kota sebagai peraturan pokok perencanaan fisik kota khususnya untuk kota Batavia, wilayah Kebayoran dan Pasar Minggu, Tanggerang, Bekasi, Tegal, Pekalongan, Cilacap, Semarang, Salatiga, Surabaya, Malang, Padang, Palembang dan Banjarmasin;
• Muncul gagasan-gagasan tentang pembangunan kota baru, baik kota satelit seperti wilayah Candi di Semarang maupun Kebayoran Baru di Jakarta, serta kota baru mandiri seperti Palangkaraya di Kalimantan Tengah dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan;
• Pembangunan nasional pada saat itu mendapat bantuan dari negara-negara maju.

3. Masa 1950 - 1960 

• Perkembangan penduduk kota-kota, khususnya di Jawa dan Sumatera berdampak terhadap berbagai segi, baik fisik, budaya, sosial dan politik;
• Konflik regional;
• Pembangunan nasional semakin kompleks;
• Peningkatan tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota.

4. Masa 1970 - 2000      

• Kompleksitas pembangunan nasional, regional dan lokal semakin meningkat;
• Pengaruh metode-metode dan teknologi negara maju;
• Peningkatan program transmigrasi untuk membuka lahan-lahan pertanian baru di luar Jawa;
• Pembangunan yang sentralistik;
• Industrialisasi mulai digalakkan ditandai dengan munculnya kawasan-kawasan industri;
• Munculnya UU Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992;
• Standarisasi hirarki perencanaan dari yang umum, detail dan terperinci untuk tiap daerah tingkat I dan II.

5. Masa Tahun 2000an

• Berlakunya Otonomi Daerah;
• Kabupaten dan Kota berlomba-lomba meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
• Tingginya wacana pertisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
• Tingginya wacana pembangunan berkelanjutan (sustainable development)