SEJARAH PWK UNDIP

SEJARAH PWK UNDIP Terdapat suatu proses perubahan yang membedakan dua dekade terakhir ini dengan periode sebelumnya, baik dalam konteks global maupun nasional. Proses perubahan tersebut adalah berkembang pesatnya laju urbanisasi. Secara global sebagaimana diprediksi oleh PBB, jumlah penduduk perkotaan pada tahun 2025 akan mencakup kurang lebih 60% dari populasi dunia. Berbeda dengan kecenderungan yang terjadi sebelumnya, ketika ledakan pertumbuhan perkotaan terjadi di negara-negara maju, perkembangan perkotaan abad ke-21 ini akan lebih banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang. Dalam dua dasawarsa ke depan, diperkirakan jumlah penduduk perkotaan di negara-negara sedang berkembang akan mencapai angka 50-60% dari total populasinya. Untuk Indonesia sendiri, diperkirakan oleh Bappenas, jumlah penduduk perkotaan akan meningkat dengan laju 4% per tahun, sehingga pada tahun 2020 jumlah populasi penduduk perkotaan akan mencapai 60% dari penduduk Indonesia. Perkembangan penduduk perkotaan membawa implikasi meningkatnya kebutuhan perumahan, prasarana dan fasilitas perkotaan. Ini akan menjadi masalah karena pada kondisi sekarang saja, tingkat penyediaan prasarana dan fasilitas perkotaan tersebut masih tidak sebanding dengan permintaan yang ada. Sebagai akibatnya, adanya kelangkaan tersebut berakibat kepada munculnya permasalahan dalam aspek sosial dan ekonomi. Munculnya kawasan-kawasan kumuh dan meningkatnya jumlah penduduk miskin di kota (urban poverty) adalah salah satu konsekuensi dari ketidakseimbangan tersebut. Sementara permasalahan-permasalahan tersebut belum mendapatkan jawaban pemecahannya, terdapat kecederungan lain dari sisi pengelolaan pembangunan pada skala kota dan wilayah. Keterbatasan pemerintah dalam pembangunan perkotaan dan wilayah telah mendorong munculnya sebuah paradigma baru pentingnya pelibatan pihak lain (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan permasalahan dan konstelasi dalam pembangunan perkotaan ini berdampak terhadap perencanaan yang lebih baik yang adaptif terhadap perubahan. Ini jelas membutuhkan keahlian dalam bidang perencanaan yang memadai. Di Indonesia keberadaan perencana ini masih menjadi kendala, karena secara kuantitas masih di bawah kebutuhan nyata. Menyadari semakin meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga perencana pembangunan wilayah dan kota akibat pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan nasional, mendorong staf pengajar di Program Studi (PS) Arsitektur, Fakultas Teknik-UNDIP yang sering terlibat dalam kegiatan perencanaan untuk membuka PS Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi). Melalui serangkaian proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 18 Maret 1992 SK Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/KEP/1992 turun sebagai landasan berdiri dan beroperasinya Program Studi (S1) Perencanaan Wilayah dan Kota (PS S1 PWK) di bawah Fakultas Teknik-UNDIP. Mahasiswa angkatan pertama diterima pada bulan September 1992 yaitu sebanyak 33 orang. Setelah menghasilkan lulusan angkatan pertama, Program Studi ini kemudian berkembang menjadi Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada tahun 1999, dengan SK Dirjen Dikti Nomor 79/DIKTI/KEP/1999. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota UNDIP pada saat pendiriannya tahun 1992, merupakan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang kedua setelah ITB di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Saat ini, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota UNDIP telah memperoleh Akreditasi A berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 033/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2008

Sejarah Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia

Sejarah Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia

Terdapat 5 masa, yaitu masa VOC dan Penjajahan Belanda, Masa Perang Dunia II - Tahun 1950an, Masa 1950 - 1960, Masa 1970 - 2000 dan masa tahun 2000an. Untuk lebih jelasnya mengenai sejarah perkembangan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia sebagai berikut :

1. Masa VOC dan Penjajahan Belanda

• Secara teknis, perencanaan fisik di Indonesia sudah dimulai sejak masa VOC di abad 17 yaitu dengan telah adanya De Statuten Van 1642, yaitu ketentuan perencanaan jalan, jembatan, batas kapling, pertamanan, garis sempadan, tanggul-tanggul, air bersih dan sanitasi kota;
• Pada masa pemerintahan Hindia Belanda terjadi 2 hal yang dapat dikatakan sebagai dasar perencanaan kota, yaitu : munculnya Regeringsregelement 1854 (RR 1854), berisi sistem pemerintahan dengan penguasa tunggal di daerah residen; dan diundangkannya Staatblad 1882 Nomor 40 yang memberikan wewenang kepada residen untuk mengadakan pengaturan lingkungan dan mendirikan bangunan di wilayah (gewent) kewenangannya.
• Sejak tahun 1905 yaitu sejak diundangkannya Decentralisatie Besluit Indische Staatblad 1905/137, maka perencanaan kota lebih eksplisit sehubungan dengan pemberian kewenangan otonomi bagi stadsgemeente (kota praja) untuk menyusun perencanaan kotanya;
• Usaha tersebut diikuti dengan munculnya kewenangan bagi kabupaten (province regentschap) untuk mengatur penataan ruang;
• Beberapa Peristiwa yang cukup berpengaruh pada masa tersebut yaitu Revolusi industri, politik kulturstelsel pada masa Van den Bosch, Politik Etis dan terbitnya perangkat institusi dan konstitusi.

2. Masa Perang Dunia (PD) II - Tahun 1950an

• Pada tahun 1948 diterbitkan peraturan perencanaan pembangunan kota sebagai peraturan pokok perencanaan fisik kota khususnya untuk kota Batavia, wilayah Kebayoran dan Pasar Minggu, Tanggerang, Bekasi, Tegal, Pekalongan, Cilacap, Semarang, Salatiga, Surabaya, Malang, Padang, Palembang dan Banjarmasin;
• Muncul gagasan-gagasan tentang pembangunan kota baru, baik kota satelit seperti wilayah Candi di Semarang maupun Kebayoran Baru di Jakarta, serta kota baru mandiri seperti Palangkaraya di Kalimantan Tengah dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan;
• Pembangunan nasional pada saat itu mendapat bantuan dari negara-negara maju.

3. Masa 1950 - 1960 

• Perkembangan penduduk kota-kota, khususnya di Jawa dan Sumatera berdampak terhadap berbagai segi, baik fisik, budaya, sosial dan politik;
• Konflik regional;
• Pembangunan nasional semakin kompleks;
• Peningkatan tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota.

4. Masa 1970 - 2000      

• Kompleksitas pembangunan nasional, regional dan lokal semakin meningkat;
• Pengaruh metode-metode dan teknologi negara maju;
• Peningkatan program transmigrasi untuk membuka lahan-lahan pertanian baru di luar Jawa;
• Pembangunan yang sentralistik;
• Industrialisasi mulai digalakkan ditandai dengan munculnya kawasan-kawasan industri;
• Munculnya UU Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992;
• Standarisasi hirarki perencanaan dari yang umum, detail dan terperinci untuk tiap daerah tingkat I dan II.

5. Masa Tahun 2000an

• Berlakunya Otonomi Daerah;
• Kabupaten dan Kota berlomba-lomba meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
• Tingginya wacana pertisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
• Tingginya wacana pembangunan berkelanjutan (sustainable development)